Opensource vs Proprietary = Idealisme vs Realitas

Dari berbagai macam statistik dari seluruh badan statistik yang ada di dunia ini mungkin Indonesia tidak bisa memungkiri bahwa negara yang kita cintai ini termasuk dalam salah satu negara miskin di dunia dengan angka kemiskinan dan kebodohan yang tinggi. Anggaran sebesar 20% untuk pendidikan pun saya rasa tidak cukup karena dari 20% yang dianggarkan sudah (pastinya) disunat sana-sini. Harap maklum. Bukan masalah itu yang akan saya bahas kali ini. Hal penting yang akan saya bahas pada artikel kali ini adalah terkait opensource versus proprietary dan hubungannya dengan idealisme versus realitas.

Opensource, sudah kita kenal pada hakikatnya, mempunyai konsep berbagi dengan asas memperoleh manfaat tanpa batas dan didukung oleh komunitasnya masing-masing. Konsep berbagi ini secara utuh memberikan manfaat bagi para penggunanya dengan biaya yang kecil dikarenakan ada rasa kemanusiaan di dalamnya. Sebaliknya dengan proprietary yang mempunyai konsep komersil, jelas biaya yang tidak kecil untuk membayar lisensinya. Idealisme adalah rasa di mana selayaknya kondisi tertentu pantas dilakukan dengan menjauhi hal-hal yang tidak diinginkan dari kondisi ideal yang telah menjadi lumrah di mata masyarakat. Dan realitas merupakan kondisi nyata yang sesungguhnya terjadi di mana segala sesuatunya berjalan apa adanya tanpa memikirkan rasa idealisme yang ada di mata khalayak umum.

Indonesia kita ketahui mempunyai anggaran yang tergolong kecil untuk negara sebesar ini, Nusantara rupanya terlalu luas dan kompleks dengan berbagai macam urusan di dalamnya, sehingga anggaran yang ada sebisa mungkin dihemat agar segala kebutuhan bangsa ini bisa terkoordinasi dengan baik. Memang mudah untuk berucap, tetapi setidaknya ada usaha untuk ke sana. Di negara ini kita ketahui bahwa pembajakan menjadi hal yang biasa, entah tabiat dari mana, yang jelas ini bukan contoh yang baik untuk ditiru. Idealnya, dengan anggaran yang kecil, kita (seharusnya) harus menggalakkan penggunaan opensource di segala bidang teknologi informasi pemerintahan (e-government dan e-governance), sehingga anggaran bisa dihemat baik dari mata anggaran belanja (pengadaan) maupun mata anggaran pemeliharaan (maintenance).

Penggalakkan ini harus dilakukan jika memang ada niatan yang serius dari pemerintah untuk menciptakan Indonesia Goes Open Source (IGOS). Contohlah Bangladesh, negara miskin yang sukses dengan program pengaplikasian opensource di kalangan pemerintahan mereka. Dengan anggaran yang minim mereka tahu untuk tidak memboroskan uang mereka pada produk proprietary, dan lebih menggalakkan penggunaan opensource di tiap elemen pemerintahan yang tidak kalah berkualitas dengan produk-produk proprietary. Akan tetapi, di sinilah letak idealisme melawan realitas yang saya maksud, idealnya dengan negara berpendapatan rendah seperti Indonesia ini seharusnya tahu cara untuk menghemat biaya pengeluaran anggaran, APBN, dengan menggunakan produk opensource dibanding menggunakan produk proprietary.

Permasalahan yang muncul adalah malasnya masyarakat kita untuk bangun dari ketergantungan dengan produk proprietary, padahal kita tahu bahwa dana untuk membeli kebutuhan sehari-hari saja masih sulit apalagi untuk membeli produk-produk proprietary, sehingga pembajakan terhadap produk proprietary sudah menjadi hal yang biasa. Realitas ini yang menjadi hambatan Indonesia untuk maju dan berkembang dalam dunia teknologi informasi yang mandiri, khususnya di sektor pemerintahan yang menjadi garda terdepan dalam mendorong berjalannya IGOS.

Ingatlah ketika kita pertama kali menggunakan produk-produk proprietary, pasti kita juga tidak langsung bisa menggunakannya bukan? Sama halnya dengan produk-produk opensource, jika kita tidak belajar untuk mencoba dan mencintai, maka kita tidak akan tahu apa saja manfaat yang bisa kita ambil dengan menggunakannya. Semoga setelah Anda membaca artikel ini Anda mempunyai niatan yang kuat untuk beralih menggunakan opensource. Salam. 🙂